Sekjen RJN Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH Sepakat, enggak usah (ada) SKCK Dengan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sepakat dengan usul Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM)

KABARNKRI.COM

Jum’at, 28 Mar 2025 18: 38 WIB

Foto : Dok. SEKJEN RJN Prof Dr KH Sutan Nasomal., SH. MH.

JAKARTA, KABARNKRI.COM – Prof DR KH Sutan Nasomal SH MH sepakat Dengan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dengan usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

“Kalau saya pribadi sangat (setuju), tapi kan saya Ketua Komisi III, tentu pendapat pribadi saya ngaruh banget ya kan. 

Menurut saya sih sepakat, enggak usah (ada) SKCK,” kata Prof, Bagian Hukum Kriminal Ketua Komisi III DPR Sepakat Usul Kementerian HAM Hapus SKCK. Jum’at (27/3/2015).

Habiburokhman mengatakan penghapusan SKCK ini bisa diberlakukan pada semua pihak, termasuk para mantan narapidana.

“Untuk semua, kan tinggal berlaku saja ini. Kalau ketentuan apa namanya orang enggak pernah dipidana dalam pemilu segala macam, kan orang sudah tahu semua yang pernah dipidana,” ujarnya.

Menurut Habiburokhman, SKCK sebagai sebuah persyaratan terkadang justru menyulitkan masyarakat. Misalnya, saat sedang mencari pekerjaan.

“Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar, satu ongkos ke kepolisiannya, ngantrenya,” ucap dia. Lebih lanjut, politisi Gerindra itu mengklaim Komisi III juga sudah beberapa kali membahas soal SKCK ini dalam rapat bersama Polri. 

Ia berpendapat tak ada jaminan bahwa orang yang dapat SKCK tidak bermasalah. “Saya kan sering mempertanyakan kan ya. SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Seinget saya tuh engak signifikan. Sudah buat apa juga. Capek-capek polisi ngurus SKCK,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian HAM mengusulkan penghapusan SKCK kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu tujuan dari usulan itu adalah untuk memudahkan mantan narapidana mendapat pekerjaan usai kembali ke masyarakat.

“Kita meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian RI untuk meninjau kembali bahkan mungkin menghapuskan SKCK,” ujar Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo di Kantornya.

Nicholay mengungkapkan Kementerian HAM telah mengirimkan surat ke Kapolri yang ditandatangani langsung Menteri HAM Natalius Pigai.

Adapun usulan tersebut diperoleh setelah Kementerian HAM mengunjungi beberapa lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mendapat keluhan dari para narapidana.

Ada salah seorang narapidana yang melakukan kejahatan berulang karena saat bebas dari penjara tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya.

Mengungkap Narapidana tersebut mengaku sulit mendapat kerja lantaran ada syarat syarat SKCK yang diminta oleh perusahaan-perusahaan.

Nicholay Tegas usulan tersebut tak khusus untuk mantan narapidana saja, tapi juga untuk semua masyarakat.

Narasumber prof Dr KH Sutan Nasomal SH. MH. 

Sehingga berita ini ditulis berdasarkan fakta-fakta hukum menarik perhatian publik. Penulis : Arfendy CFLE.

No tags for this post.