KETUA UMUM LSM, LBH TOPAN RI, SUMONDANG SIMANGUNSONG SH, MH, PELAKSANAAN SPMB 2025/2026 BANTEN DIDUGA CARUT MARUT

SERANG, kabarnkri.com — SPMB tahun 2025 di laksanakan oleh pihak pemerintah propinsi banten melalui dinas dindikbud kota Serang dan Dindikbud Propinsi Banten,yang adanya dugaan dalam pelaksanaan SPMB 2025 tidak ada transparansi dan tebang pilih. Kamis
10 Juli 2025

Ada pun dugaan SPMB 2025 /2026 di Propinsi Banten carut marut sehingga banyak menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat yang kami temukan di lapangan,adanya kecurangan dalam SPMB 2025 /2026 melalui permainan sistem, banyaknya peraturan yang mempersulit siswa untuk di terima ke Sekolah Negeri.

Sebagaimana Gubernur Banten yang menjanjikan bahwa di tahun 2025 2026 untuk pendidikan Propinsi Banten
sekolah swasta akan di geratiskan faktanya sekolah swasta masih bayar dan bayar itu semua omong kosong.

Diduga adanya kongkalikong antara panitia SPMB 2025 /2026 dengan dinas pendidikan kota Serang dan Dinas pendidikan Provinsi Banten di anggap gagal.

Pada kenyataannya di lapangan masih ada daftar online pada tanggal 27/06/2025 sedangkan daftar online paling lambat pada tanggal 26/06/2025

Beberapa pengaduan di lapangan dugaan adanya kecurangan karna seharusnya siswa bisa diterima di sekolah negeri karena nilainya tinggi dan jaraknya pun tidak jauh tapi di tolak dengan alasan Kartu Kelurga (KK) belum ber barcode

Ada pun permohonan Ketua Umum LSM, LBH TOPAN RI PUSAT, SUMONDONG SH MH:

” mendesak kepada dinas pendidikan kota serang dan Dindikbud Propinsi Banten untuk menambakan Rombel (Rombongan Belajar)
dan mendesak dinas pendidikan kota Serang dan dinas pendidikan Provinsi banten untuk transparan dalam pelaksanaan SPMB 2025 /2026.

Mendesak dinas pendidikan kota Serang dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, jangan mempersulit siswa untuk masuk sekolah di sekolah negeri, dan
jangan sampai menjanjikan sekolah gratis tapi pada kenyataannya bayar !!!”,
ucap SUMONDANG SH MH.

” Jangan sampai mempersulit masyarakat untuk bersekolah menuntut ilmu dengan alasan kartu keluarga (KK) belum ber barcode dan berbarcode,” tutup Ketua Umum LSM, LBH TOPAN RI.

PENULIS TEAM RED.